METRO,Manado- Pemkot Tomohon diminta untuk menindak tegas oknum-okum di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diduga terlibat dalam pengurusan ijasah instan dengan bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado.
Pasalnya hal itu merusak kredibilitas aparatur negara, sekaligus memberikan pembelajaran yang buruk bagi masyarakat. “Pemkot Tomohon harus bertindak tegas dengan dugaan jual beli ijasah instan ini. Ini merusak kredibilitas aparatur negara, juga menodai dunia pendidikan,” tegas aktivis Pemuda Katolik Tomohon, Joudy Taroreh SPd Gr. Selain pada Pemkot Tomohon, Taroreh juga minta pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, bahkan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan ini. “Pihak terkait harus menuntaskan persoalan ini,” tegas Taroreh.
Seperti diberitakan sebelumnya, BKD Kota Tomohon diduga bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya Manado untuk menerbitkan ijasah instan. Modusnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Tomohon yang ingin menyesuaikan kenaikan pangkat dengan ijasah Sarjana Ekonomi (SE) diinstruksikan untuk mengambil ijasah di STIE Swadaya.
Informasi yang dirangkum harian ini menyebutkan, sejumlah PNS yang ingin mengurus penyesuaian kenaikan pangkat terganjal karena mereka ternyata lulusan perguruan tinggi yang memiliki akreditasi C. Oleh BKD, para PNS ini diminta untuk mengurus ijasah di STIE Swadaya dengan dalih perguruan tinggi itu punya akreditasi B. Nah pengurusan ijasah di STIE Swadaya itu ternyata tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 2 hingga 3 hari dengan membayar uang Rp15 juta. “Dengan membayar uang Rp15 juta, dalam dua hingga tiga hari ijasah sudah bisa diperoleh,” ujar sumber.
Sementara itu salah satu keluarga PNS Tomohon yang coba menghubungi pihak STIE Swadaya, oleh sejumlah pegawainya diminta untuk mengontak Ketua Yayasan Roy Runtunuwu.
Melalui telepon, Roy mengatakan, bisa membantu mengurus ijasah dengan memberikan biaya ‘administrasi’. Namun Roy enggan menyebutkan berapa biaya tersebut. “Nda enak bicara ditelepon. Datang saja ke kampus. Yah, ada biaya administrasi. Dalam dua sampai tiga hari sudah selesai,” ujar Roy. Secara terpisah, Roy saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon terkait persoalan ini langsung membantahnya. “Tidak ada itu jual beli ijasah,” ujar Roy.
Sedangkan Pemkot Tomohon melalui Sekretaris Kota, Drs Arnold Poli MAP saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya tidak pernah memberi instruksi bagi PNS untuk mengambil ijasah di STIE Swadaya Manado. Poli juga menegaskan, akan mengusut dugaan bisnis ijasah instan tersebut apalagi jika melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemkot Tomohon.
“Tidak pernah ada instruksi untuk mengambil ijasah di perguruan tinggi tertentu. Kami akan segera mengusut ini. Kalau memang ada pejabat yang terlibat, akan ditindak tegas,” ujar Poli.(11)
